Utopia Bernama Kota Hijau

Jpeg
Taman kota di Semarang, yang penuh dengan sampah. Taman sebagai salah satu upaya mewujudkan kota hijau

Indonesia sebagai negara yang terletak di cincin api dunia berisiko penuh terhadap bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi. Bencana tersebut merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari. Kesiapsiagaan masyarakat sangat penting dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Di satu sisi, bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia juga telah mengancam masyarakat global, tak terkecuali penduduk Indonesia. Bencana yang sering disebut dengan bencana antropogenik tersebut merupakan akibat rusaknya sistem iklim. Aktivitas manusia yang cenderung mengeksploitasi alam dan tanpa mempertimbangkan daya dukung alam sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil sejak revolusi industri di negara maju telah meningkatkan jumlah karbon di atmosfer. Jumlah yang melebihi ambang batas tersebut telah memerangkap bumi dalam pemanasan global. Karena sifatnya yang global, negara yang tidak begitu berkontribusi pada kenaikan karbon seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya menerima dampaknya.

Analisa menyebutkan terjadi kenaikan curah hujan di Jakarta sebesar 100 mm pada periode 1955-1985 dibanding pada periode 1885-1915 (Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, BAPPENAS: 2010). Kenaikan curah hujan pada 1990 – 2020 di Jawa-Bali diprediksi naik pada bulan Desember – Maret. Melihat data tersebut, bencana banjir yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota seperti Pekalongan merupakan implikasi dari naikknya curah hujan. Hal tersebut tentunya diperburuk dengan kondisi lingkungan kota yang sudah rusak dimana ruang-ruang terbuka untuk resapan air mulai berkurang.

Dampak lainnya adalah naiknya permukaan air laut. Kota-kota pesisir seperti Jakarta, Bandar Lampung, Pekalongan, dan Semarang sudah menerima dampaknya. Rerata akan terjadi kenaikan sebesar 0,6 cm/tahun – 0,8 cm/tahun hingga 2030 jika tidak dilakukan intervensi untuk mengurangi dampak. Besaran tersebut tergantung juga dengan kondisi pembangunan dan kebijakan di masing-masing kota. Jangkauan dan frekuensi rob semakin tahun semakin besar, seperti halnya Semarang yang juga diperburuk dengan penurunan muka tanah.

Pembangunan yang masiv melipatgandakan dampak perubahan iklim yang diterima oleh masyarakat. Dalam sebuah lingkup kota atau daerah, pembangunan yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan alam berpotensi besar menimbulkan kerugian baik ekonomi, ekologi, maupun sosial untuk masyarakat. Tingkat urbanisasi yang tinggi menjadikan kota penuh sesak dan seringkali memunculkan permasalahan lingkungan seperti timbulan sampah. Kota pun harus menanggung beban lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berat. Kebutuhan perumahan dan fasilitas umum meningkat sehingga pembukaan lahan untuk perumahan di wilayah-wilayah konservasi pun terjadi. Dalam sebuah kajian berjudul Asian Green City Index, yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit dan disponsori oleh Siemens, Jakarta masih memiliki permasalahan yang buruk di sektor sampah, Secara keseluruhan, Singapore menjadi kota dengan indeks kota hijau tertingga se-Asia.

Komunitas Hijau dalam Kota Hijau

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pekerjaan Umum untuk mewujudkan kota hijau, adalah dengan progam pengembangan kota hijau. Ada 8 parameter kota hijau, yakni green transportation, green building, green community, green waste, green planning and design, green open space, green water, dan green energy. Inisiasi yang bagus untuk menjadikan kota hijau.

Dalam mencapai kota hijau, titik kunci berada di peran komunitas hijau untuk terus melakukan advokasi kepada pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan amanat Undang-Undang, yakni 30%. Keterlibatan komunitas hijau ini mampu menjadi virus-virus yang memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat luas akan pentingnya berperilaku ramah lingkungan. Keberadaan komunitas hijau ini perlu didorong dengan ruang publik yang nyaman. Komunitas hijau ini dapat menjadi corong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendorong penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan.

Perencana kota pun harus memiliki pandangan ke depan terkait kebutuhan masyarakat akan ruang-ruang untuk berinteraksi.Amanda Burden, kepala perencana kota di bawah Administrasi Bloomberg, Blooklyn, AS mengatakan bahwa seorang perencana kota harus lebih banyak mendengarkan akan kebutuhan publik dalam suatu kota. “Ruang publik dan ruang terbuka hijau adalah tempat dimana anda akan senang pergi ke sana, dimana anda dapat menemukan dengan mudah tempat duduk yang nyaman”, kata Amanda. Dalam merencanakan sebuah kota, humanity sense menjadi yang utama terutama dalam menciptakan ruang-ruang terbuka karena ruang ini memiliki kekuatan. Adanya ruang terbuka yang nyaman menjadi pertimbangan orang dalam memilih sebuah kota untuk menjadi tempat tinggal.

Selain menjadi ruang berinteraksi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini menjadi wilayah untuk peresapan air, hutan kota yang mampu menyerap emisi karbon yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. RTH tidak saja memberikan nilai lingkungan, akan tetapi juga memberikan nilai ekonomi dan sosial masyarakat kota.

Holistic approach dalam perencanaan dan pembangunan kota juga harus terlembaga tidak saja pada perencana kota akan tetapi juga pemerintah daerah / kota. Dengan menggunakan kacamata helikopter, pemerintah dapat mempertimbangkan setiap pembangunan yang akan dilakukan. Tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus mempertimbangkan keseimbangan alam, aspek sosial dalam pembangunan. Pemerintah harus mampu melihat skenario ke depan dalam merencanakan, tidak sepotong-potong dan spontanius. Pemimpin yang bervisi “hijau” menjadi syarat mutlak mencapai kota hijau.

Untuk bisa mempercepat pencapaian kota hijau, sinergistas dengan stakeholders terutama dengan swasta dan akademi perlu dikedepankan. Sinergitas tidak lagi menggunakan pertanyaan, “apa masalahnya”, akan tetapi lebih pada pertanyaan, “potensi apa yang anda punya?” akan lebih efektif dalam merangkul seluruh stakeholders di kota. Hari Bumi kali ini bertema Green City, harus mampu mulai merubah paradigma pemerintah dan stakeholders kota dalam pengelolaan lingkungan yang lebih “berkemanusiaan” bagi penghuninya. (aw)

Advertisements

Coastal Life Story

Siang itu, 17 Februari 2017 di Kelurahan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tampak setumpuk batang kayu bakau (Rhizopora sp.) dan seorang pria menjelang lanjut usia yang masih tampak sibuk memotong kayu bakau yang tersisa menjadi berukuran 1m.

Mbah Rasadi, nama pria tersebut dulunya berprofesi nelayan karena usianya sudah tua dan fisiknya tak kuat lagi, saat ini beliau beralih menjadi penebang pohon bakau. Diakuinya, pohon bakau merupakan pohon terbaik diwilayah pesisir untuk perapian. Pekerjaan tersebut dijalani oleh beliau selama 2 tahun terakhir bersama kelima rekannya. Pak Di’ salah seorang rekannya dulu merupakan petani. Karena lahan pertanian sudah tidak dapat digunakan kembali akibat genangan rob, ia ikut serta menjalani profesi sebagai penebang pohon bakau.

Selama 20 hari kerja, beliau memperoleh potongan kayu bakau sebanyak 25m3. Satu 1m3 (satu cepet) dijual dengan harga Rp 130.000,-. Potongan kayu tersebut diperoleh dari menebang pohon-pohon bakau sebanyak 350 pohon usia 12th. Sebagai modal kerja, beliau membayar kepada pemilik lahan yang ditumbuhi pohon bakau (nebas) dengan harga 600.000,- . Dari aktivitas ini, Mbah Rasadi memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 500.000,- setelah dipotong biaya tenaga kerja dan biaya angkut.

Kayu bakau ini akan dijadikan kayu bakar dan disetor keberapa industri kerupuk dan industri garmen (memproduksi celana jeans) di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.

Sepenggal fragmen di atas menyiratkan sejumlah permasalahan lingkungan yang bisa jadi akan sangat rumit dan memerlukan cara pandang yang lebih menyeluruh. Isu adaptasi perubahan iklim, kemiskinan, pertanian berkelanjutan dan industri bersih adaah beberapa isu yang tergambar dari peristiwa tersebut.

Peristiwa penebangan pohon bakau terebut, jika hanya dilihat sesaat akan muncul justifikasi terkait rendahnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Namun demikian, aktivitas penebangan tersebut terjadi akibat dorongan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dimana sumber penghasilan sebelumnya tidak lagi dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pesisir Kabupaten Pekalongan, dimana mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan, petambak dan petani pada saat ini tidak lagi dapat menikmati hasil dari aktivitas tersebut. Genangan rob telah merusak lahan pertanian dan menenggelamkan sejumlah tambak. Langkah Mbah Rasadi dan rekan-rekannya secara praktis dapat memberikan penghasilan dalam waktu dekat, namun sekaligus meningkatkan kerentanan wilayah pesisir terhadap ancaman abrasi dimana mangrove merupakan benteng perlindungan pesisir telah mengalami kerusakan.

Penebangan kayu bakau sendiri juga tidak akan terjadi tatkala industri yang saat ini menggunakan kayu bakau sebagai sumber energy dalam produksi dapat beralih ke mekanisme industri bersih dengan menggunakan sumber energy yang lebih bersih.

Di Indonesia, akan sangat banyak Mbah Rasadi-Mbah Rasadi lain yang juga memerlukan genggaman erat dari seluruh pihak untuk dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan yang lebih baik yang salah satunya ditandai oleh kondisi lingkungan yang lebih baik. (KN&AK)

Climate Risk Assessment (CRA) Kota Mataram

Yayasan Bintari, bersama dengan Mercy Corps Indonesia melalui dukungan pendanaan dari Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) melakukan fasilitasi penyusunan Dokumen Kajian Risiko Perubahan Iklim di Kota Matram, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 23-27 Nopember 2015.

Bertempat di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Mataram, Tim SKPD Kota Mataram yang terdiri dari unsur BLH, Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemadam Kebakaran secara intensif merumuskan risiko iklim yang berpotensi mengancam Kota Mataram.

Berdasarkan hasil proyeksi iklim Kota Banjarmasin dengan menggunakan Global Climate Model (GCM) diketahui bahwa curah hujan bulanan sedang (<300 mm per bulan) akan semakin sering berpeluang terjadi (kurang dari sepuluh tahun). Akan tetapi curah hujan yang tinggi (>300 mm per bulan) akan terjadi dalam jangka waktu lebih lama (lebih dari 20 tahun).

Kondisi tersebut diperkirakan akan mempengaruhi peningkatan tigabelas jenis bahaya yang berhubungan dengan iklim, diantaranya; Penyakit DBD, Diare, ISPA, Banjir Bandang, Banjir Rob, Angin Ribut, Abrasi, Angin Puting Beliung, Kekeringan, Gagal tanam, Gagal Panen, Longsor dan Kerusakan Ekosistem.

Berdasarkan hasil Identifikasi lapangan dan data dari SKPD terkait, DBD menjadi bahaya iklim yang menempati prioritas utama di Kota Mataram. Terdapat satu kelurahan dari total 50 kelurahan di Kota Mataram yang tergolong dalam katagori Agak Bahaya. Sementara itu, ada empat kelurahan lain yang tergolong Kurang Bahaya dan sisanya tergolong tidak berbahaya.

Relatif tingginya kepadatan penduduk di Kota Mataram menyebabkan sejumlah empatbelas kelurahan tergolong dalam katagori sangat rentan. Hasil akhir kajian risiko iklim ini menunukkan bahwa ada tiga kelurahan (Ampenan Selatan, Kebon Sari dan Bintaro yang memiliki tingkat risiko iklim tinggi.

Berdasarkan kajian ini, Kota Mataram akan menyusun dokumen Strategi Ketahanan Kota (City Resilience Strategy-CRS) dalam menghadapi risiko perubahan iklim di masa yang akan dating.